TUGAS SOFT SKILL EKONOMI KOPERASI - PENGERTIAN KOPERASI ( DEFINITION OF COOPERATION )

       I.            PENGERTIAN KOPERASI

    

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia.

• · Landasan Idiil ( pancasila )
• · Landasan Mental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri )
• · Landasan Struktural dan gerak ( UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 )

Koperasi adalah juga gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, undang – undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

a. Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

    Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut :

"Koperasi didefinisikan sebagai sebuah asosiasi orang biasanya berarti terbatas, yang telah secara sukarela bergabung bersama untuk mencapai akhir ekonomi umum menyeluruh pembentukan sebuah organisasi bisnis dikendalikan secara demokratis, membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan dan menerima bagian yang adil dari risiko dan manfaat dari usaha ".

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

• Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).
• Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan(Voluntarily joined together).
• Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to achieve a common economic end ).
• Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )
• Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )
• Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking)

b. Definisi Koperasi Menurut Chaniago

    Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

c. Definisi Koperasi Menurut Hatta

    Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas tersebut adalah :

1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu

2. harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

3. Ukuran harus benar dan dijamin

4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

d. Definisi Koperasi Menurut Munkner

    Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

e. Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

    Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

• · Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )
• · Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hokum koperasi
• · Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”
• · Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
• · Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

f. Definisi Koperasi Menurut Dr. Fay

   Dr. Fay pada tahun 1908 memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perserikatan dngan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi”.

g.Definisi Koperasi Menurut Calvert

   Calvert dalam bukunya The Law and Principles Of Cooperation memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi orang – orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesatuan untuk mencapai tujuan masing – masing”.

h. Definisi Koperasi Menurut ICA ( International Cooperation Allience )

    ICA dalam bukunya “The Cooperative Principles” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “ Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hokum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi”.

i. Definisi Koperasi Menurut Prof. Marvin, A. Schaars.

   Prof.Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University Of Wisconsin, Madison USA, memberikan definisi “A Coorperative is a business voluntary owned and controlled by is member patrons, and operated for them and by them an a non profit or cost basis”. Yang artinya, “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara suka rela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.

j. Definisi Koperasi Menurut Undang – undang Koperasi India

   Undang – undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui pada tahun 1912 memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang – orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi”.

    II.            PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik.

• Prinsip pertama : keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa – jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, social, rasial, politik atau agama.

• Prisip kedua : Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis

Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan – kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan –  keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil – wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota – anggota mempunyai hak – hak suara yang sama ( satu anggota, satu suara ), dan koperasi pada tingkatan – tingkatan lain juga di atur secara demokratis.

• Prinsip ketiga : Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota – anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang – kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota – anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota – anggota membagi surplus – surplus untuk sesuatu atau tujuan – tujuan sebagai berikut :

* Pengembangan koperasi – koperasi mereka

* Kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang – kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi – bagi

* Pemberian manfaat kepada anggota – anggota sebanding dengan transaksi – transaksi mereka dengan koperasi

* Mendukung kegiatan – kegiatan yang disetujui oleh anggota

• Prinsip keempat : Otonomi Dan Kebebasan

Koperasi – koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan – perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota – anggotanya. Koperasi – koperasi mengadakan kesepakatan –kesepakatan  dengan perkumpulan – perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber – sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan – persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota – anggota serta dipertahankannya ekonomi koperasi.

• Prinsip kelima : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi – koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota – anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi – koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang – orang muda pemimpin – pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan – kemanfaatan kerjasama.

• Prinsip keenam : Kerjasama diantara Koperasi

Koperasi – koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur – struktur local, nasional, regional, dan internasional.

• Prinsip ketujuh : Kepedulian Terhadap Komunitas

Koperasi – koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasi – komunitas mereka melalui kebijakan – kebijakan yang disetujui oleh anggota – anggotanya.

Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

1)   Prinsip menurut Munkner

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

• 7 variabel gagasan umum :

1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( self-help based on solidarity )
2. Demokrasi ( democracy )
3. kekuatan modal tidak diutamakan ( neutaralited Capital )
4. ekonomi ( Economy )
5. Kebebasan ( Liberty )
6. Keadilan ( Equity )
7. Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education )

• 12 Prinsip koperasi :

1. Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership )
2. Keanggotaan terbuka ( Open membership )
3. Pengembangan anggota ( Member Promotion )
4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( Identity of co-owners and customers )
5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control)
6. Koperasi sebagai kumpulan orang – orang ( Personal Cooperation)
7. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi (Indivisible social capital)
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (Economic efficiency of the cooperative enterprise)
9. Perkumpulan dengan sukarela ( Valuntarily association )
10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in goal setting and the decision making)
11. Pendistribusi yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (Fair and just distribution of economic result)
12. Pendidikan anggota ( Member Education )

     2) Prinsip menurut Rochdale ( Equitable Pioner’s Rochdale )

         Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

1. Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control )
2. Keanggotaan yang terbuka ( Open membership )
3. Bunga atas modal dibatasi ( a fixed or limited interest on capital )
4. Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading strictly on a cash basis )
6. Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )
7. Netral terhadap politik dan agama ( Political and religious neutrality )

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi :

1. Pembelian barang secara tunai
2. Harga jual sama dengan harga barang pasar setempat
3. Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar
4. Pemberian bunga atas modal dibatasi
5. Keuntungan dibagi berdasarkan banyaknya pembelian
6. Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social
7. Keanggotaan terbuka untuk umum, netral terhadap agama dan politik

                                          

     3) Prinsip menurut Raiffeisen

         Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

1. Swadaya
2. Daerah kerja terbatas
3. SHU untuk cadangan
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
6. Usaha hanya kepada anggota
7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal dengan bunga yang sangat rendah. Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W Raiffeisen adalah :

1. Petani dibiasakan untuk menabung
2. Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit
3. Keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik
4. Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah
5. keuntungan bersih menjadi milik bersama

Koperasi ini menjadi kredit union dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.

     4) Prinsip menurut Schulze

         Untuk membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :

1. Membeli saham untuk menjadi anggota
2. Mengumpulkan modal dari penyambung yang mau memberikan uangnya sebagai modal
3. Membatasi pinjaman untuk jangka pendek
4. Menetapkan wilayah kerja diperkotaan
5. Menggaji para pengurus
6. Membagi keuntungan kepada para anggota

Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota ( urban ). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

1. Swadaya
2. SHU untuk cadanan dan untuk dibagikan kepada anggotanya
3. Tanggung jawab anggota terbatas
4. Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan
5. . Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

     5) Prinsip menurut ICA ( International Cooperative Allience ) ICA ( International Cooperative alliance ) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi didunia.

Dalam BAB IV Undang – undang NO. 12 Tahun 1967 yang membahas asas dan sendi dasar koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong – royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi di antaranya dimasukan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut masing – masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semua ini oleh ICA dikelompokkan sebagai Cooperative Principles.

Sidang ICA pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip koperasi, dirinci sebagai berikut:

* Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat ( Open and voluntarily membership )

* Kepimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (Democratic control–one member one vote)

* Modal menerima bunag yang terbatas, itupun bila ada ( Limited interest of capital )

* SHU dibagi tiga :

    1)   Sebagian untuk cadangan

    2)   Sebagian untuk masyarakat

    3)   Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing – masing

* Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (Promotion of Education)

* Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupu internasional (Intercooperative network)

     6. Prinsip menurut M.M Coady

M.M Coady mengembangkan bentuk koperasi dengan cara mengadakan pendidikan kepada orang yang telah dewasa. Lembaga pendidikan formal yang membantu mengembangkan koprasi tersebut adalah Coady International Institute di Kanada.

7. Prinsip – prinsip koperasi Indonesia

    * Menurut Undang – undang No.12 Yahun 1967

Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang – undang menyangkut perkoperasian, yaitu :

1)      Undang – undang No. 79 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi

2)      Undang – undang No. 14 Tahun 1965

3)      Undang – undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian

4)      Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia
2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
7. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri

* Menurut Undang – undang No. 25 Tahun 1992

Prinsip – prinsip menurut undang – undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia disebutkan prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

1)      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2)      Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3)      Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha

          masing – masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)

4)      Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas

5)      Kemandirian

6)      Pendidikan perkoperasian

7)      Kerjasama antar koperasi

III.            Unsur Koperasi Indonesia:

1.      Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)

2.      Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi

3.      Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”

4.      Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

5.      Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

Sumber :

http://tricahyaayu.wordpress.com/2011/12/19/150/

http://candranopitasari.blogspot.com/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html

I.            DEFINITION OF COOPERATION

      Explanation of the 1945 Constitution states that the building business in accordance with the Indonesian national identity is cooperative. Cooperative is an economic movement that is run based on the principle of kinship. the core of the cooperative is collaboration, that is collaboration between the members and administrators in order to realize the welfare of the members and the community as well as build the national economy. As an economic movement, the cooperative is not only owned by the rich but also owned by the people of Indonesia without exception.
Here is a cooperative basis underlying the Indonesian cooperative activities in Indonesia.

·         idiil Foundation (Pancasila)

·         Mental Foundation (Faithful friend and self awareness)

·          Structural Foundation and movement (UUD 1945 Article 33 Paragraph 1)

Cooperatives also an organized movement which is driven by people's desire to reach an advanced society, just and prosperous as mandated by the 1945 Constitution, particularly Article 33 paragraph (1) which states that:

"The economy is structured as a joint venture based on principle of the family". And "woke up in accordance with the company that is co-operative". Encouraged by the ideals of the people, the law on cooperatives No.. 25 of 1992 states that in addition to cooperative enterprises are also popular economic movement.

Some definitions cooperative earned from various sources, as follows:
a. According to the definition Cooperative ILO (International Labour Organization)
    Definition of cooperatives a more detailed  and international impact is given by the ILO as follows:

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

·         Cooperatives are associations of people (Association of persons).

·         incorporation of such persons based on volunteerism (voluntarily joined together).

·         There are economic objectives to be achieved (to Achieve a common economic end).

·         Cooperative is an organization established businesses (enterprises) are monitored and controlled democratically (formation of a democratically controlled business organization)

·         There is a fair contribution to the capital required (making equitable contribution to the capital required)

·         The members accept the risks and benefits are balanced (Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

b. According to the definition Cooperative Chaniago
     Drs. Arifinal Chaniago (1984) in his book Indonesian Cooperatives provide a definition, "Cooperative is an association made ​​up of people - the person or legal entity that provides freedom in and out as members of the family work together to run the business to enhance the physical well-being of its members".

c. Definition of Cooperative According to Hatta

According to Hatta, to be called cooperatives, something that organizations must carry out at least 4 principles. The principles are:
1. It may not be sold and mortgaged fake goods
2. price of the goods must be equal to the market price of the local
3. Size must be correct and guaranteed
4. Sale and purchase with cash. Credit banned for moving the hearts of people to buy outside of their ability.

d. According to the definition Cooperative Munkner

Munkner defines a cooperative as a mutual help organization run "urusniaga" is set, that based on the concept of mutual help. Activity in urusniaga aimed solely economic, not social like that contained mutual cooperation.

e. According to the definition of the Cooperative Law No.. 25 of 1992

Law. 25, 1992, gives the definition of "cooperative is a business entity consisting of persons or legal entities which bases its activities on the basis of economic cooperation as well as the people's movement is based on the principle of the family".
Based on the limitations of cooperatives, cooperative Indonesia contains 5 elements as follows:

·         Cooperatives are business entities (Business Enterprise)

·         Cooperative is a collection of persons or entities and cooperatives law

·         Indonesian Cooperative is a cooperative that works based on "principle - the principle of cooperation"

·         Cooperative Indonesia is the "People's Economic Movement".

·         Indonesian Cooperatives "based on the principle of kinship"

f. According to Dr. definition Cooperative. Fay
      Dr.. Fay in 1908 provides a definition, "Cooperative is an association with the aim of trying to collective consisting of those who are weak and labored with a zeal not always think of themselves such that each can fulfill their obligations as members and receive benefits comparable to those opportunities the organization ".

g.Definisi Cooperative According to Calvert
      Calvert in his book The Law and Principles Of Cooperation provides a definition, "Cooperative is an organization of people who desire voluntary as humans on the basis of unity to achieve their respective goals."

h . According to the definition of Cooperatives ICA ( International Cooperation allience )
    ICA in his book " The Cooperative Principles " by PE Weraman provides the following definition : " Cooperatives are a collection of people or a legal entity that aims to improve socio-economic needs of its members to meet with the members help each other with each other by way of limiting profits , the business should be based on the principles of co-operative " .

i . According to Prof. definition Cooperative . Marvin , A. Schaars .
   Prof.Marvin , A. Schaars , a professor from the University of Wisconsin , Madison USA , gives the definition of " A Coorperative is a voluntary business is owned and controlled by the member patrons , and operated for them and by them an a non- profit or cost basis " . Which means , " Cooperative is an entity that voluntarily owned and controlled by members who are also its customers and operated by them and for them on a nonprofit basis or on the basis of cost " .

j. According to the definition Cooperatives Act Cooperatives India
    Indian Cooperative Act 1904 which was renewed in 1912 provides a definition, "Cooperatives are community organization or group of people who aim to increase revenues or seeking economic needs of its members in accordance with cooperative principles".

II.                COOPERATIVE PRINCIPLES

The cooperative principles are guiding lines that are used by the cooperative to implement these values ​​in practice.

·        A.      First Principle: Voluntary and Open Membership
Cooperatives are voluntary associations, open to all who are able to use the services of clubs and are willing to accept responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious.

·        B.      The second Principle: In democratic control by members
Cooperatives are democratic organizations controlled by the members actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as representatives chosen, accountable to the members. In primary cooperatives members have voting rights are equal (one member, one vote), and cooperatives at other levels are also arranged in a democratic manner.

·         C.   DThird Principle : Member Economic Participation
Members contribute equitably and democratically control the capital of their cooperative . At least part of that capital is usually the common property of the cooperative . Members usually receive limited compensation , if any, on capital . Members allocate surpluses for any or all purposes as follows :
* Development of their cooperatives
* Possibility to establish reserves at least in part to her can not be divided
* Provision of benefits to members in proportion to their transactions with the cooperative
* Support the activities approved by the membership

·         D.   Fourth Principle : Autonomy and Freedom
Cooperatives are autonomous , are associations that help themselves and controlled by its members . Cooperatives hold agreements with other associations , including governments , or raise capital from external sources , they do so on terms that ensure democratic control members and maintain their co-operative economy .

·         E.    Fifth Principle: Education, Training, and Information
Cooperatives provide education and training for its members, the elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. They provide information to the general public, especially young people opinion leaders about the nature and benefits of cooperation.

·         F.    Sixth Principle: Cooperation among Cooperatives
Cooperatives will be able to provide the most effective services to members and strengthen the cooperative movement by working together through local structures, national, regional, and international.

·         G.   seventh principle : Community Care
Cooperatives work for the sustainable development of their communities through communication-policies approved by their members.
Some co-operative principles are obtained from various sources, as follows:

1.      Principle according Munkner
Hans H. Munkner extracted 12 ditunkan cooperative principle of the general idea of ​​variable 7 as follows:

7 variable general idea:

1.      Self-help based on solidarity (self-help based on solidarity)

2.      Democracy (democracy)

3.      capital strength are not prioritized (neutaralited Capital)

4.      economy (Economy)

5.      Freedom (Liberty)

6.      Justice (Equity)

7.      Advancing social life through education (Social Advancement Through Education)

Cooperative Principle 12:

1.      Membership is voluntary (Valuntarily membership)

2.      Membership is open (open membership)

3.      Developing member (Member Promotion)

4.      Identity as the owner and customers (Identity of the co-owners and customers)

5.      Management and supervision of democratic management (Democratic management and control)

6.      Cooperatives as a collection of people (Personal Cooperation)

7.      Capital relating to the social aspects are not shared (indivisible social capital)

8.      Economic efficiency of cooperative enterprises (Economic efficiency of the cooperative enterprise)

9.      Voluntary association (association Valuntarily)

10.  Freedom in decision-making and goal-setting (Autonomy in the goal setting and decision making)

11.  Distributor will be fair and equitable economic outcomes (fair and just distribution of economic result)

12.  Education member (Member Education)

2.      According to the principles of Rochdale ( Rochdale Equitable Pioneer 's ) Rochdale cooperative principles according to the form and nature of the original

1.      Democratic oversight ( Democratic Control )

2.      Membership is open ( open membership )

3.      Interest on capital is limited (a fixed or limited interest on capital )

4.      Distribution of net income ( SHU ) to members proportionate to the services of each member ( The distribution of surplus in dividends to the members in proportion to their purchases )

5.      Entirely with cash sales ( Trading strictly on a cash basis)

6.      The goods sold must be genuine and not faked ( Selling only pure and Unadulterated goods)

7.      Neutral to politics and religion (Political and religious neutrality )

Rochdale cooperative principles are then the foundation of cooperative work :

1.      Purchase of goods for cash

2.      Selling price equal to the price of local market

3.      Good quality stuff , scales and correct size

4.      Payment of interest on capital is limited

5.      Profits divided by the number of purchases

6.      Part of the profits are used to reserve funds for education , and the social fund

7.      Membership is open to the public , neutral on religion and politics

3.      Principle according to Raiffeisen
Raiffeisen principles are as follows:

1.      Self-help

2.      Limited working area

3.      SHU for backup

4.      Responsibility is not limited to members

5.      Administrators to work on a voluntary basis

6.      Effort only to members

7.      Membership on the basis of character, not money

To the capital of Raiffeisen cultivate the owners of capital with very low interest. Grounding and ways of working adopted by FW Raiffeisen is:

a.       Farmers accustomed to saving

b.      Lack of oversight of the use of credit

c.       Membership is restricted to be between members can get to know each other and can work together well

d.      Management by the members and not be rewarded

e.        net profits belong together
Credit union operatives and Rural Basnk which became known as the Raiffeisen Bank.

4.      Principle according to Schulze
To establish credit unions or Bank Savings Credit is the way:

1.      Buy shares to become a member

2.      Raise capital from the junction that would give her money as capital

3.      Limit for short term loans

4.      Establish work areas in urban

5.      Hire the managers

6.      Divide the profits to members

Herman Schulze developed suburban areas (urban). Herman Schulze core principles are as follows:

1.      Self-help

2.      SHU for cadanan and for distribution to members

3.      The responsibility of members is limited

4.      Administrators work with get rewarded

5.      Not limited effort not only to members

5.      According to the principle of ICA ( International Cooperative allience )

ICA ( International Cooperative Alliance ) established in 1895 is the highest organization of the cooperative movement in the world,
In Chapter IV of Act NO . 12, 1967 to discuss the principle of joint and cooperative basis, where it was said that the cooperative principle is familial and cooperativeness, whereas in a joint cooperative basis of which the voluntary membership included, distribution of net income is set according to each member, interest on capital restrictions and so on, which all this by ICA categorized as Cooperative Principles.
ICA Session in 1966 formulated the principles of cooperation, broken down as follows:

v  Membership cooperative openly without any restrictions made-up ( Open and voluntarily membership)

v  Leadership that democracy on the basis of one person one vote ( Democratic control - one member one vote )

v  Capital received bunag limited , and even then if there is ( Limited interest of capital )

v  SHU divided into three :
1 ) Most of the backup
2 ) Most of the people
3 ) Some to be distributed back to the members in accordance with their respective services

v  All cooperatives must implement continuous education ( Promotion of Education )

v  The cooperative movement should carry out close cooperation , both at the regional , national , international maupu ( Intercooperative network )

6.      Principle according to Coady M.M

MM Coady develop cooperative form by conducting education to people who have grown up. Formal educational institutions that help develop the Koprasi is Coady International Institute in Canada .

7.      Cooperative principles Indonesia
    * According to Law 12 Yahun 1967
If seen from the history of the cooperative legislation Indonesia , since Indonesia's independence there were four laws regarding cooperatives , namely :

1)      Law . 79 Know 1958 on cooperative societies

2)      Law . 14 of 1965

3)      Law . 12 of 1967 on the main points of cooperatives

4)      Law . 25 of 1992 on cooperatives

Principles or joints cooperative basis under the law No. . 12, 1967, are as follows :

1.      Its membership is voluntary and open to any citizen of Indonesia

2.      Member Meeting is the highest authority as a reflection of democracy in the cooperative

3.      SHU division is set according to each member's services

4.      Interest on capital restrictions

5.      Develop the welfare of its members in particular and society in general

6.      Businesses and ketatalaksanaannya is open

7.      Self  and self-sufficiency as a matter of basic principle of self –confidence

* According to Law no. 25 of 1992
Principles of statutory No.. 1992 25 Article 5 and the current in Indonesia is the cooperative principle is as follows:

1.      Membership is voluntary and open

2.      The management is done in a democratic

3.      The division of the balance of the (SHU) was fairly comparable to the size of the business services of each of the members (the members share in the cooperative)

4.      provision of fringe benefits to the limited capital

5.      Self-reliance

6.      Education cooperative

7.      Cooperation among cooperatives

III.             Elements of Cooperative Indonesia:

1.      Cooperatives are enterprises (Business Enterprise)

2.      Cooperatives are a collection of people and corporate bodies or cooperative

3.      Indonesian Cooperatives cooperative work based on "cooperative principles"

4.      Cooperative Indonesia is "People's Economic Movement"

5.      Indonesian Cooperatives "based on the principle of kinship"

Sumber :

  

http://candranopitasari.blogspot.com/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html

http://tricahyaayu.wordpress.com/2011/12/19/150/