Judul : SEKTOR PARIWISATA TURUT DONGKRAK PEREKONOMIAN
INDONESIA
PENDAHULUAN
Assalamualaikum
Wr. Wb.
Dalam
tulisan ini penulisa akan membahas tentang sector pariwisata yang turut
meningkatkan pertumbuhan ekaonomi Indonesia. Kepariwisataan Indonesia merupakan
penggerak perekonomian nasional yang sangat bagus dan berpotensial untuk memacu
pertumbuhan perekonomian Negara kita agar dimasa yang akan dating bisa lebih
tinggi lagi dari sebelumnya. Pada tahun 2008 kepariwisataan Indonesia
berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 153,25 trilyun
atau 3,09% dari total PDB Indonesia (BPS, 2010). Pada tahun 2009, kontribusinya
meningkat menjadi 3,25%. Pertumbuhan PDB pariwisata pun sejak tahun 2001 selalu
menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan PDB nasional
sehingga kepariwisataan Negara ini menjadi satu andalan juga bagi laju
perekonomian Indonesia. Peringkat ini menunjukkan kecenderungan yang terus
meningkat sejak tahun 2006 yang hanya menempati peringkat ke-6 dari 11 komoditi
sumber devisa negara.
Di
samping itu, Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan budaya,
seni, dan corak-corak kehidupan lainnya yang tidak semua Negara punya, di
Negara kita juga kaya akan tempat-tempat pariwisata yang sangat bagus, indah,
dan menarik untuk di kunjungi para wisatawan local maupun asing, jadi memang
benar kalau salah satu pendukung meningkatnya perekonomian Indonesia juga di
sebabkan oleh bidang kepariwisataan yang semakin kesini semakin berkembang.
Oleh sebab itu penulis sengaja mengambil tema ini agar kita lebih mengetahui
dan mengenal bagaimana dampak pariwisata bagi perekonomian Indonesia. Mari kita
lihat isi dari tulisan ini..
ISI
Kepariwisataan
di Indonesia
Industri
pariwisata ini merupakan suatu industri yang biasanya dihubungkan secara
langsung dengan pembangunan ekonomi. Industri ini memiliki hubungan multi
dimensi yang tidak hanya terkait erat dengan bidang ekonomi saja, tetapi hampir
setiap bidang pembangunan nasional bersentuhan dan erat kaitannya dengan
industri pariwisata ini. Lebih-lebih hadirnya industri jasa ini merupakan
manifestasi kehadiran aktifitas manusia seperti juga industri-industri dalam
bidang-bidang pembangunan yang lainnya. Mengingat begitu eratnya dengan
berbagai bidang lain dalam proses pembangunan nasional maka aktifitas
kepariwisataan bisa dikembangkan secara optimal. Sehingga pengembangan
merupakan suatu proses pelaksanaan program yang terus meningkat ke arah puncak
capaian sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan. Jika kita sedikit menengok
pada Pembukaan UUD 1945 maka ada amanah yang kiranya dapat dijadikan capaian
tujuan itu, yakni terwujudnya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut mewujudkan perdamain dunia. Kata-kata kunci dari Pembukaan UUD 1945
tersebut penting dikemukakan agar industri pariwisata ini, terutama
program-program kegiatannya, tidak keluar dari cita-cita mendirikan negara ini.
Beberapa contoh tempat
pariwisata yang terkenal di Indonesia :
a. Pulau
Komodo ini biasa disebut
wisatawan asing sebagai The Real Life Dragons.Bentuk permukaan pulau Komodo
juga unik, ada padang gurun, rumput, maupun perbukitan.Sekitar 1200 spesies
komodo hidup di pulau ini.
b. Tangkuban
perahu salah
satu gunung yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia.Sekitar 20 km ke
arah utara Kota Bandung,dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di
sekitarnya, gunung Tangkuban Parahu mempunyai ketinggian setinggi 2.084
meter.Bentuk gunung ini adalah Maar atau perisai yang telah meletus 400 tahun
lalu.
c. Taman
Mini Indonesia Indah adalah
suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini
dicetuskan oleh Ibu Negara, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan sebutan
Ibu Tien Soeharto. Berbagai macam rumah daerah dan berbagai macam kebudayaan
Indonesia terangkum disini, sehingga memudahkan wisatawan untuk melihat
overview dari Indonesia.
d. Kuta
(Bali), Kuta adalah
sebuah tempat pariwisata yang terletak di sebelah selatan Denpasar, ibu kota
Bali, Indonesia. Kuta terletak di kabupaten Badung. Daerah ini merupakan sebuah
destinasi turis mancanegara yang sangat termasyhur. Di Kuta sendiri banyak
terdapat pertokoan, restoran dan tempat permandian serta menjemur diri. Pantai
Kuta sering pula disebut sebagai Sunset Beach atau pantai matahari terbenam
sebagai lawan dari pantai Sanur. Lapangan Udara I Gusti Ngurah Rai terletak
tidak jauh dari Kuta.
e. Bunaken, Pulau ini merupakan bagian dari
kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Di sekitar pulau
Bunaken terdapat taman laut Bunaken yang merupakan bagian dari Taman Nasional
Kelautan Manado Tua. Taman laut ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu
yang tertinggi di dunia. Selam scuba menarik banyak pengunjung ke pulau ini.
Secara keseluruhan taman laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 hektar dengan
lima pulau yang berada di dalamnya, yakni Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken,
Pulau Siladen, Pulau Mantehage berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau Naen.
Meskipun meliputi area 75.265 hektar, lokasi penyelaman (diving) hanya terbatas
di masing-masing pantai yang mengelilingi kelima pulau itu, dll.
Faktor pendorong pengembangan pariwisata
Menurut fandeli 1-4 (1995), mnurut Spilane
5-6 (1987:57) faktor yang mendorong manusia berpariwisata adalah :
1. Keinginan
untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari di kota, keinginan untuk
mengubah suasana dan memanfaatkan waktu senggang.
2. Kemajuan
pembangunan dakam bidang transfortasi dan komunikasi.
3. Keinginan
untuk melihat dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru mengenai budaya
masyarakat dan di tempat lain.
4. Meningkatnya
pendapatan yang dapat memungkinkan seseorang dapat dengan bebas melakukan
perjalanan yang jauh dari tempat tinggal nya.
5. Besarnya
potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata.
6. Adanya
kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten.
Dampak positif Pariwisata
terhadap Perekonomian
1.
perdagangan valuta asing (Foreign Exchange Earnings)
Pengeluaran
sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat local menggeliat dan
menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring
bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Pengalaman di beberapa negara bahwa
kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya
bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan
selama mereka berwisata. Tercatat juga bahwa di beberapa negara di dunia 83%
dari lima besar pendapatan mereka, 38% pendapatannya adalah berasal dari “Foreign Exchange Earnings”
perdagangan valuta asing.
2.
Kontribusi Pendapatan Untuk Pemerintah (Contributions To Government Revenues )
Kontribusi
pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni:
kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak
pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis
pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan
suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap
pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di import dan pajak yang
dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung. Dalam kedua konteks di atas, WTO
memprediksi bahwa usaha perjalanan wisata dan bisnis pariwisata tersebut secara
langsung dan tidak langsung termasuk juga pajak perorangan telah berkontribusi
terhadap pariwisata dunia melampaui US$ 800
billion pada tahun 1998, dan pada tahun 2010 berlipat dua kali
jika dibandingkan tahun 1998.
3.
Employment
Generation
Pada
beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa
sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan
peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha
akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir.
4.
Pembangunan
Infrastruktur (Infrastructure Development)
Berkembangnya
sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan
infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi,
transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan
kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga
masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.
Sepakat
membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik
wisata “attractions”
khususnya daya tarik wisata man-made,
sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan
pengkemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “accesable” akhirnya akan
mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan
wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “Amenities” seperti hotel,
penginapan, restoran juga harus disiapkan.
Pembangunan
infrastruktur pariwisata dapa dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak
swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang
berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya.
Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan
dinikmati oleh penduduk local dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam
konteks ini masyarakat local akan mendapatkan pengaruh positif dari
pembangunan pariwisata di daerahnya.
5.
Pengembangan Ekonomi Lokal (Development of Local Economies)
Pendapatan
sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu
kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit
untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui
dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir
taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.
WTO
memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100%
secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada suatu kawasan. Dalam
kenyataannya masyarakat local lebih banyak berebut lahan penghidupan dari
sector informal ini, artinya jika sector informal bertumbuh maka masyarakat
local akan mendapat menfaat ekonomi yang lebih besar.
Sebagai
contoh, peran pariwisata bagi Provinsi Bali terhadap perekonomian daerah “PDRB”
sangat besar bahkan telah mengungguli sector pertanian yang pada tahun-tahun
sebelumnya memegang peranan penting di Bali.
Dampak negative Pariwisata terhadap Perekonomian
1.
Kebocoran (Leakage)
Leakage atau kebocoran dalam pembangunan pariwisata dikategorikan
menjadi dua jenis kebocoran yaitu keboran import dan kebocoran export.
Biasanya kebocoran import terjadi ketika terjadinya permintaan
terhadap peralatan-peralatan yang berstandar internasional yang digunakan dalam
industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak
mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri. Khususnya pada negara-negara
berkembang, makanan dan minuman yang berstandar internasional harus di
datangkan dari luar negeri dengan alasan standar yang tidak terpenuhi, dan
akibatnya produk lokal dan masyarakat lokal sebagai produsennya tidak biasa
memasarkan produknya untuk kepentingan pariwisata tersebut.
Besarnya
pendapatan dari sektor pariwisata juga diiringi oleh besarnya biaya yang harus
dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap
berstandar internasional. Penelitian dibeberapa destinasi pada negara
berkembang, membuktikan bahwa tingkat kebocoran terjadi antara 40% hingga 50%
terhadap pendapatan kotor dari sektor pariwisata, sedangkan pada skala
perekonomian yang lebih kecil, kebocoran terjadi antara 10% hingga 20%.
Sedangkan
kebocoran export seringkali terjadi pada pembangunan destinasi
wisata khususnya pada negara miskin atau berkembang yang cenderung memerlukan
modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas
wisata lainnya. Kondisi seperti ini, akan mengundang masuknya penanam
modal asing yang memiliki modal yang kuat untuk membangun resort
atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sebagai imbalannya,
keuntungan usaha dan investasi mereka akan mendorong uang mereka kembali ke
negara mereka tanpa bisa dihalangi, hal inilah yang disebut dengan “leakage”
kebocoran export.
2.
Enclave Tourism
“Enclave
tourism” sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya
sebagai tempat persinggahan sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari
manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa
melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri
lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut
manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara
ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya.
Kenyataan
lain yang menyebabkan “enclave” adalah kedatangan wisatawan yang
melakukan perjalan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari
“origin country” sebagai contohnya, mereka menggunakan
maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka
menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari negara mereka
sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka
sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan
sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara
optimal.
3.
infrastruktur Biaya (Infrastructure Cost)
Tanpa
disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional
dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan akibatnya cenderung
akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur
tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pngutan pajak
terhadap masyarakat harus dinaikkan.
Pembangunan
pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara,
jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut
memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan
melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti
misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.
Kenyataan
di atas menguatkan pendapat Harris dan Harris (1994) yang mengkritisi bahwa
analisis terhadap dampak pariwisata harusnya menyertakan faktor standar
klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata yang sering
dilupakan pada analisis dampak pariwisata.
4.
Kenaikan Harga (Inflasi)
Increase in Prices (Inflation)
Peningkatan
permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan
meningkatnya harga secara beruntun “inflalsi” yang pastinya akan
berdampak negative bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak
mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional artinya jikalau pendapatan
masyarakat lokal meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga
akan menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah.
Pembangunan
pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah,
dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan
masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah
pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau.
Sebagai
konsukuensi logiz, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya
harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok
lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi
penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat
pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah Negara.
5.
ekonomi Ketergantungan (Economic Dependence)
Keanekaragaman
industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara, jika ada
sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor
tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan sebuah negara menjadi
tergantung pada sektor pariwisata sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi
sangat beresiko tinggi.
Di
beberapa negara, khususnya negara berkembang yang memiliki sumberdaya yang
terbatas memang sudah sepantasnya mengembangkan pariwisata yang dianggap tidak
memerlukan sumberdaya yang besar namun pada negara yang memiliki sumberdaya
yang beranekaragam harusnya dapat juga mengembangkan sektor lainnya secara
proporsional.
Ketika
sektor pariwisata dianggap sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap
sebagai anak diri, maka menurut Archer dan Cooper (1994), penelusuran tentang
manfaat dan dampak pariwisata terhadap ekonomi harusnya menyertakan variabel
sosial yang tidak pernah dihitung oleh fakar lainnya. Ketergantungan pada
sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat
diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional,
sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat
tergantung pada sektor pariwisata.
6.
Karakteristik musiman (Seasonal Characteristics)
Dalam
Industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya
musim ramai “high season” dimana kedatangan wisatawan akan
mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar akan mendekati tingkat hunian kamar
maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya pendapatan bisnis
pariwisata. Sementara dikenal juga musim sepi “low season” di
mana kondisi ini rata-rata tingkat hunian kamar tidak sesuai dengan harapan
para pebisnis sebagai dampaknya pendapatan indutri pariwisata juga menurun hal
ini yang sering disebut “problem seasonal”
Sementara
ada kenyataan lain yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya para pekerja informal
seperti sopir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang acung, mereka
semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi low
season sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang
pasti.
Kenyataan
di atas, menguatkan pendapat West (1993) yang menawarkan SAM atau social
accounting matrix untuk memecahkan masalah pariwisata yang saling
berhubungan dari waktu ke waktu, kebermanfaatan pariwisata terhadap ekonomi
harusnya berlaku proporsional untuk semua musim, baik musim sepi maupun musim
ramai wisatawan.
Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata
a.
Perencanaan
pariwisata.
Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.
Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.
b.
Pembangunan Pariwisata
Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah.
Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah.
c.
Kebijakan
Pariwisata
Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.
Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.
d.
Peraturan Pariwisata
Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.
Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti pilot, sopir, dan nahkoda.
PENUTUP
Kesimpulan
Mungkin tidak bisa di ungkiri lagi bahwa
pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa di bilang
sangat besar, contoh nya bisa kita ketahui tadi bahwa perekonomian Indonesia
meningkat juga karna ada pengaruh dari sektor pariwisata. Bahkan tidak cuma
Negara saja yang mendapat untung, masyarakat pun merasakan hal yang sama dari
dampak pariwisata tersebut. Apa lagi bagi masyarakat yang tinggal berdekatan
dengan sebuah tempat pariwisata, mereka bisa mencari untung di tempat-tempat
tersebut. Tp ada dampak yang tidak baik juga dari pariwisata ini, bisa kita
lihat pada tulisan yang baru saja saya buat ini tidak semua proses pariwisata
mengandung hal yang baik.
Peran serta dukungan dari pemerintah juga
menjadi suatu hal yang berdampak baik atau buruknya pariwisata di Indonesia
ini. Jadi memang sudah seharusnya kita sebagai masyarakat yang tinggal di
Negara yang sangat kaya akan kualitas alam nya harus dengan sekuat tenaga untuk
menjaga dan melestarikannya agar para cucu kita bisa merasakan indahnya tinggal
di Negara Indonesia ini.
Terimakasih…
Daftar pustaka
www.google.com faktor pendorong pariwisata di Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar